-->

Header Menu

Mekanisme Penataan Tenaga Honorer 2022 Sesuai SE MenPAN RB Terbaru, Non-ASN Siap Dihapus

Mekanisme penataan tenaga honorer 2022 sesuai SE MenPAN RB terbaru, bagi Non ASN dalam instansi pemerintah sipa dihapus.

Sesuai SE MenPANRB No.B/185/M.SM.02.03/2022 Instansi Pemerintah wajib mendata semua tenaga non ASN dan akan dilanjutkan dengan mekanisme penataan tenaga honorer 2022.

LINK Pendaftaran Guru PPPK Tahap 3 KLIK DISINI

Atau Link SSCASN KLIK DISINI

Mekanisme penataan terhadap tenaga honorer 2022 ini dibuat sedemikian rupa, karena mengingat non-ASN atau non PNS dalam lingkungan Instansi Pemerintah akan dihapus pada bulan November 2023 mendatang.

Baca Juga: Seleksi CPNS dan PPPK 2022: Syarat, Dokumen dan Cara Buat Akun SSCASN

Oleh karena itu penting untuk melakukan reformasi birokrasi karena pada dasarnya banyak persoalan kebijakan dengan kehadiran tenaga non ASN, walaupun di samping kehadirannya sangat membantu ASN dalam menjalankan tugas birokrasi.

Dalam sebuah surat edaran tersebut yang dikeluarkan pada 22 Juli 2022, menegaskan untuk mendata semua tenaga honorer di masing masing daerah pada Instansi Pemerintah.

Pendataan itu bukan tanpa alasan, sebab saat mengingat tahun depan rekrutmen tenaga honorer akan dihapus.

Baca Juga: Guru Honorer Wajib Tahu! Ini Batas Usia Daftar PPPK 2022 untuk Jadi ASN Tanpa Tes

Lantas bagaimana dengan nasib mereka jika saat ini pemerintah hanya berdiam diri saja?

Oleh karena itu bagi honorer yang telah bekerja di Instansi Pemerintah selama lima tahun, maka akan diangkat menjadi PPPK 2022.

Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan diatas, masih bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibuka tahun ini.

Baca Juga: CPNS 2022 HARUS BAYAR? Cek Link Daftar, Formasi, Syarat, dan Kuota Lulusan SMA dari Update Terbaru

Bagaimana mekanisme penataan tenaga honorer 2022 sesuai SE MenPANRB No.B/185/M.SM.02.03/2022?

Berikut 5 mekanisme penataan tenaga honorer 2022:

1. Melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon ASN maupun PPPK

2. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN

3. Dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan Status Alih Daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada Instansi yang bersangkutan.

4. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.

5. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut diatas dan tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek dari temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Mengingat tahun depan tenaga honorer akan dihapuskan, maka pemerintah mengambil langkah tepat untuk mengurus nasib mereka nantinya ke depan.

Berdasarkan UU 5 Tahun 2014 tentang ASN, status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.

Namun disamping itu, apabila Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan keamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga dan status mereka bukanlah tenaga honorer.

Berikut tahapan yang harus ditempuh PPK dalam pemetaan tenaga honorer:

1. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN atau honorer sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 September 2022.

2. Penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK.

3. Perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN.

4. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer.

Baca Juga : SE KemenpanRB Terbaru, Guru Honorer Harus Tahu! Terkait Syarat Pengangkatan Menjadi PPPK 2022

Baca Juga : Resmi! KemenpanRB Rilis SE Terbaru untuk Honorer Jadi PPPK 2022, Ada Syarat Pengangkatan yang Berubah?

5. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data honorer agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya.

Itulah mekanisme penataan tenaga honorer 2022 sesuai SE MenPAN RB terbaru, bagi Non ASN dalam Instansi Pemerintah sipa dihapus.***

Sumber : www.ayobandung.com

0 Response to " Mekanisme Penataan Tenaga Honorer 2022 Sesuai SE MenPAN RB Terbaru, Non-ASN Siap Dihapus"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel