-->

Header Menu

Awal Yang Baik, Eks WamenPAN-RB Setuju Honorer Diangkat Jadi PPPK dan Diberikan Afirmasi Alhamdulilah Begini Penjelasanya!

  Guru Besar Universitas Indonesia Prof Dr Eko Prasojo mengatakan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus melewati seleksi. Jika pengangkatannya tanpa tes, itu tidak sesuai dengan sistem merit. "UU ASN semangatnya adalah penerapan sistem merit.


Saya sepakat saja kalau honorer diangkat PPPK asal tidak bertentangan dengan sistem merit,"" kata Prof Eko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja RUU ASN Komisi II DPR RI, Senin (28/6). 

Pendaftaran CPNS dan PPPK 20201  KLIK DISINI

Dia menyadari desakan berbagai pihak agar honorer diangkat menjadi ASN baik PNS maupun PPPK. Namun, bukan berarti diangkat tanpa melewati seleksi.

Prof Eko menyarankan honorer yang diangkat PPPK diberikan afirmasi daripada diangkat begitu saja (tanpa tes). 

"Tidak masalah pengangkatan honorer menjadi PPPK diberikan afirmasi," ujar Eks Wakil Menpan-RB itu. Lebih lanjut, Eko mengatakan untuk mendapatkan SDM unggul sesuai cita-cita Presiden Joko Widodo, butuh birokrasi yang lincah. Itu sebabnya, seorang ASN akan dilihat pada kompetensinya.

Baca Juga : Guru HONORER Wajib Disimak! Ketentuan Melamar Formasi PPPK Guru 2021, Tahap 1 Hanya untuk Guru Honorer di Sekolah Negeri, Cek Selengkapnya YA

"Jadi, ASN nanti bisa rolling dari instansi satu ke lainnya, dari pusat ke daerah. Demikian sebaliknya karena yang dilihat kompetensinya," tegas Eko.(esy/jpnn)

Sumber : jpnn

3 Responses to " Awal Yang Baik, Eks WamenPAN-RB Setuju Honorer Diangkat Jadi PPPK dan Diberikan Afirmasi Alhamdulilah Begini Penjelasanya!"

  1. Ijin bapak, utk honorer memang akan lebih baik jika melalui tes Krn akan trbukti kompetensi pedagogik ya. Di lain sisi bapak,kompetensi loyalitas honorer yg sdh mengabdi minimal 10th tdk dpt diangggap enteng.Bicara dan menanggapi mungkin mudah, tp menjalani dpt apa yg dijalani para honorer tdk sembarang kualitas orang mampu.Honorer negri sekarang dipersulit mencari NUPTK, tdk dpt melaksanakan PPG, sekarang saat kami mendapat kuota P3K masih harus diadu dgn guru swasta yg notabene dpt melaksanakan PPG dan jg diadu dgn umum yg mengantongi sertifikat pendidik. Mohon kebijakannya bapakenyri Nadiem,kalaupun harus melalui tes,mohon dipertimbangkan bahwa tes hanya utk honorer negri. Jika guru swasta tdk diijinkan ikut tes P3K kemudian dikatakan tidak adil,apakah adil jika kami honorer negri yg diadu dgn swasta pdhal kami tdk diijinkan utk mendapatkan hak yg sama dgn mereka,yaitu sertifikasi. Mohon kebijakannya bang Nadiem.

    BalasHapus
  2. Sejujurnya masih banayk problema honorer negri, seperti contoh, mapel bahasa Inggris yg tidak diakui dlm mapel SD,di satu sisi mapel itu dibutuhkan. Jika guru pengampu mapel bahasa Inggris SD harus melamar dan mendaftar di jenjang yang lebih tinggi yg kemudian lolos dan ditempatkan di lembaga baru, maka sebagai gantinya lembaga SD sudah sangat pasti akan mencari dan mengangkat guru honorer. Jika situasinya seperti ini,bagaimana persoalan honorer akan selesai??? Kepada Bapak Menteri yang terhormat, praktek di lapangan tidak semanis seperti skenario skema P3K yang bapak suguhkan kepada kami. Mohon kebijakannya bapak. Disini saya memberikan penekanan pada beberapa hal kenyataan di lapangan:
    1. Pemberian hak yang sama dengan guru swasta,dimana honorer Negri wajib bisa melaksanakan PPG dan mendapat sertifikasi
    2. Memasukkan mapel Bahasa Inggris sebagai mapel jenjang SD
    3. Peninjauan kembali seleksi P3K dimana guru swasta dan umum berserdi untuk ikut ambil bagian dalam seleksi ini
    Terima kasih bapak Mentri, jika tidak kepada bapak Mentri,kepada siapa kami ini mengadukan nasib kami, sedangkan di daerah,aspirasi kami tidak ada yang mempedulikan

    BalasHapus
  3. Ada hal yg terlupakan.. Dalam satuan Pendidikan berjlnnya proses di sekolah ada unsur yg tidak bisa di lupakan di sekolah tersebut yakni peran operator sekolah.. Saat ini pendataan di sekolah serba online tanpa adanya operator sekolah, keberadaan sekolah tersebut sedikit pincang.. Nah bagaimana dengan nasib OPS.. padahal mereka juga termasuk tenaga kependidikan yg sudah terdftr di dapodik.. Bagaimana caranya agar para ops bisa ikut dlm perekrutan PPPK...

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel